Rincian Biaya Pajak Jual Beli Properti: BPHTB, PPh Final, dan Biaya Notaris PPAT
Ditulis oleh Principal Maestro • 07 November 2026
Dalam transaksi jual beli properti—baik itu rumah tapak, tanah kavling, ruko, maupun apartemen—harga kesepakatan antara penjual dan pembeli bukanlah satu-satunya angka yang perlu disiapkan. Ada sejumlah komponen pajak dan biaya administrasi hukum yang wajib dilunasi agar proses peralihan hak kepemilikan berjalan sah di mata hukum.
Ketidaktahuan mengenai rincian biaya ini sering kali memicu kesalahpahaman di meja notaris, bahkan dapat menghambat proses penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Agar transaksi properti Anda berjalan lancar dan terencana, simak rincian lengkap pajak serta biaya notaris/PPAT yang menjadi tanggung jawab penjual maupun pembeli berikut ini.
1. Biaya yang Menjadi Tanggung Jawab Pembeli
Sebagai pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, pembeli wajib melunasi pajak perolehan serta biaya administrasi balik nama sertifikat.
a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak daerah yang dikenakan kepada pembeli atas perolehan hak milik properti. Pembayaran BPHTB menjadi syarat mutlak sebelum penandatanganan AJB dilakukan di hadapan PPAT.
Rumus Perhitungan: $5\% \times (\text{Nilai Transaksi / NPOP} - \text{NPOPTKP})$
Keterangan: NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi atau NJOP, dipilih yang lebih tinggi), sedangkan NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang besarannya berbeda di setiap kabupaten/kota (umumnya berkisar antara Rp60 juta hingga Rp80 juta, dan khusus DKI Jakarta sebesar Rp250 juta untuk perolehan pertama).
b. Biaya Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)
Meskipun secara hukum biaya AJB dapat disepakati bersama, dalam praktik transaksi properti di Indonesia biaya pembuatan AJB umumnya ditanggung oleh pembeli (atau dibagi dua sesuai kesepakatan awal). Tarif jasa PPAT untuk pembuatan AJB umumnya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi, tergantung kompleksitas dan kebijakan masing-masing kantor PPAT.
c. Biaya Balik Nama (BBN) Sertifikat dan Cek Sertifikat
Setelah AJB ditandatangani, PPAT akan mengurus proses balik nama sertifikat dari nama penjual ke nama pembeli di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Cek Sertifikat: Sekitar Rp50.000 – Rp100.000 (PNBP BPN) untuk memastikan sertifikat asli dan bebas blokir/sengketa.
Biaya Balik Nama: Dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan BPN (sekitar 0,1% hingga 0,5% dari nilai transaksi ditambah jasa pengurusan).
d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) — Khusus Properti Baru dari Developer
Jika Anda membeli rumah atau apartemen baru dari pengembang (developer) yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), transaksi dikenakan PPN sebesar 11% (kecuali properti tersebut memenuhi syarat program insentif PPN Ditanggung Pemerintah / PPN DTP yang sedang berlaku).
2. Biaya yang Menjadi Tanggung Jawab Penjual
Pihak penjual juga memiliki kewajiban perpajakan dan administrasi sebelum sertifikat dapat dilepaskan kepada pembeli.
a. Pajak Penghasilan (PPh) Final
Penjual yang menerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PPh Final sebelum AJB ditandatangani.
Rumus Perhitungan: $2,5\% \times \text{Harga Transaksi Bruto (atau NJOP jika lebih tinggi)}$
Pengecualian: Untuk pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak (developer bersubsidi), tarif PPh Final adalah 1%.
b. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) & Tagihan Utilitas
Penjual wajib memastikan seluruh tagihan PBB hingga tahun berjalan sudah lunas. Selain itu, tunggakan listrik, air (PDAM), internet, maupun Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) perumahan/apartemen harus diselesaikan sebelum serah terima.
c. Biaya Roya Sertifikat (Jika Masih Diagunkan)
Apabila sertifikat properti yang dijual masih menjadi jaminan kredit (KPR) di bank, penjual wajib melunasi sisa utang dan mengurus pencoretan hak tanggungan (Roya) di BPN agar sertifikat kembali bersih.
3. Simulasi Perhitungan Biaya Pajak & Notaris
Sebagai gambaran, misalkan terjadi transaksi jual beli rumah seken di Kota Bandung dengan harga kesepakatan Rp800.000.000 (lebih tinggi dari NJOP) dan nilai NPOPTKP sebesar Rp80.000.000:
Komponen Biaya | Pihak Penanggung | Perhitungan | Estimasi Nominal |
PPh Final (2,5%) | Penjual | $2,5\% \times \text{Rp800.000.000}$ | Rp20.000.000 |
BPHTB (5%) | Pembeli | $5\% \times (\text{Rp800.000.000} - \text{Rp80.000.000})$ | Rp36.000.000 |
Cek Sertifikat & Validasi | Pembeli | Estimasi PNBP & validasi pajak | Rp500.000 |
Biaya AJB & Balik Nama | Pembeli (sesuai kesepakatan) | Estimasi $\pm 1\%$ dari nilai transaksi | Rp8.000.000 |
Catatan: Apabila pembelian dilakukan menggunakan fasilitas KPR bank, pembeli juga perlu menyiapkan biaya tambahan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), provisi bank, appraisal, dan asuransi.
4. Tips Mengelola Biaya Transaksi Properti agar Tidak Membengkak
Sepakati Pembagian Biaya di Awal (PPJB/Kuitansi Tanda Jadi): Tuliskan secara eksplisit siapa yang menanggung biaya AJB dan balik nama sebelum membayar uang tanda jadi (booking fee) agar tidak terjadi perdebatan di kemudian hari.
Gunakan Rekening Bersama atau Mekanisme Validasi Pajak Resmi: Pastikan pembayaran PPh Final dan BPHTB disetorkan langsung ke kas negara melalui kode billing resmi (e-Billing) atas nama masing-masing wajib pajak, bukan ditransfer ke rekening pribadi tanpa bukti setor negara (NTPN).
Minta Rincian Estimasi Biaya (Quotation) dari PPAT: Sebelum hari penandatanganan AJB, mintalah rincian tertulis seluruh komponen biaya notaris/PPAT agar dana yang disiapkan sesuai dan transparan.
Dengan memahami rincian pajak dan biaya legalitas sejak awal, baik penjual maupun pembeli dapat merencanakan anggaran transaksi secara akurat dan memastikan proses peralihan hak properti berjalan aman tanpa kendala hukum.