Perbedaan Sertifikat SHM, HGB, dan SHMSRS yang Wajib Diketahui Pembeli Properti
Ditulis oleh Principal Maestro • 13 November 2026
Saat memutuskan untuk membeli properti—baik itu rumah tapak, ruko, maupun apartemen—memahami status legalitas kepemilikan adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Di Indonesia, jenis sertifikat properti menentukan sejauh mana hak hukum Anda atas tanah dan bangunan tersebut, masa berlakunya, hingga kemudahan saat hendak diagunkan ke bank atau diwariskan.
Tiga jenis sertifikat yang paling sering dijumpai di pasar properti adalah SHM, HGB, dan SHMSRS. Agar Anda tidak salah langkah sebelum bertransaksi, simak penjelasan lengkap mengenai perbedaan ketiganya berikut ini.
1. Sertifikat Hak Milik (SHM)
Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang paling kuat dan penuh di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemegang SHM memiliki kendali mutlak atas lahan beserta bangunan yang berdiri di atasnya.
Masa Berlaku: Tidak terbatas (berlaku seumur hidup) dan dapat diwariskan secara turun-temurun tanpa perlu perpanjangan.
Subjek Kepemilikan: Hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) perorangan dan badan hukum tertentu yang ditunjuk pemerintah (seperti bank negara atau lembaga keagamaan). Warga Negara Asing (WNA) dan perusahaan swasta (PT) tidak diperbolehkan memiliki SHM.
Nilai Investasi: Memiliki nilai jual kembali (capital gain) serta nilai taksiran agunan bank (appraisal) tertinggi dibandingkan jenis sertifikat lainnya.
2. Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Guna Bangunan (HGB) adalah kewenangan yang diberikan oleh negara atau pemegang hak pengelolaan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Umumnya, properti yang dijual oleh pengembang (developer) perumahan klaster baru maupun area komersial (ruko/perkantoran) masih berstatus HGB.
Masa Berlaku: Terbatas, yakni maksimal 30 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun, serta diperbarui kembali untuk jangka waktu maksimal 30 tahun berikutnya.
Subjek Kepemilikan: Dapat dimiliki oleh WNI maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (seperti PT atau CV).
Peningkatan Status: Khusus untuk rumah tinggal yang dimiliki oleh WNI perorangan, status HGB dapat ditingkatkan menjadi SHM di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat setelah memenuhi syarat administratif dan membayar biaya PNBP.
3. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) adalah bukti kepemilikan khusus untuk hunian vertikal, seperti apartemen, kondominium, atau rumah susun komersial. Pemilik unit memiliki hak milik penuh atas ruang unit yang ditempatinya secara individual, sekaligus memiliki hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama di gedung tersebut.
Masa Berlaku: Mengikuti status tanah bersama tempat berdirinya gedung tersebut (umumnya berdiri di atas tanah HGB dengan masa berlaku 30 tahun yang diperpanjang secara kolektif melalui Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun / P3SRS).
Subjek Kepemilikan: Dapat dimiliki oleh WNI perorangan, badan hukum Indonesia, serta WNA yang memenuhi persyaratan izin tinggal di Indonesia sesuai regulasi pemerintah.
Karakteristik Khusus: Pemilik SHMSRS tidak dapat memecah sertifikat tanah secara fisik karena kepemilikan lahan bersifat kolektif berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) luas unit.
Tabel Perbandingan SHM, HGB, dan SHMSRS
Aspek Perbandingan | SHM (Sertifikat Hak Milik) | HGB (Hak Guna Bangunan) | SHMSRS (Satuan Rumah Susun) |
Objek Properti | Rumah tapak, tanah kavling | Rumah tapak developer, ruko, gedung kantor | Apartemen, kondominium, rusun |
Kepemilikan Tanah | Milik penuh pemegang sertifikat | Milik negara / HPL / pihak lain | Kepemilikan bersama (kolektif) |
Masa Berlaku | Seumur hidup (tanpa batas waktu) | Maksimal 30 tahun + perpanjangan 20 tahun | Mengikuti status tanah bersama (umumnya HGB) |
Subjek Pemilik | WNI perorangan | WNI dan Badan Hukum Indonesia (PT) | WNI, Badan Hukum, dan WNA (syarat khusus) |
Agunan KPR/Bank | Sangat mudah & nilai tertinggi | Mudah selama masa berlaku belum habis | Mudah dengan syarat gedung sudah strata title |
Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Membeli Properti
Sebelum menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB), pastikan Anda memeriksa hal-hal berikut:
Cek Keaslian Sertifikat di BPN: Lakukan pengecekan sertifikat asli melalui kantor BPN atau aplikasi resmi Sentuh Tanahku (melalui bantuan notaris/PPAT) untuk memastikan properti tidak dalam sengketa atau blokir.
Periksa Masa Berlaku HGB: Jika membeli properti berstatus HGB atau SHMSRS, pastikan masa berlakunya masih panjang. Jika mendekati masa habis, negosiasikan biaya perpanjangan dengan penjual sebelum transaksi.
Pastikan Sertifikat Sudah Pecah: Untuk pembelian rumah atau apartemen dari pengembang, pastikan sertifikat induk sudah dipecah menjadi sertifikat per unit/kavling agar proses balik nama berjalan lancar.
Memahami perbedaan SHM, HGB, dan SHMSRS tidak hanya melindungi Anda dari potensi sengketa hukum di masa depan, tetapi juga membantu Anda menentukan strategi investasi properti yang paling sesuai dengan tujuan finansial Anda.